Cari Rekomendasi Pengacara Perceraian di Purwokerto ? Disini Tempatnya

Purwokerto merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Kota yang terkenal akan tempe mendoan ini memiliki sekitar 240.128 penduduk berdasarkan data BPS Kota Banyumas pada tahun 2020.

Masyarakat Kota Purwokerto memiliki berbagai profesi, salah satunya sebagai pengacara. Pengacara merupakan salah satu profesi yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat, mulai dari perizinan usaha hingga masalah rumah tangga seperti perceraian.

Sewa Pengacara Perceraian Purwokerto

Pengacara sendiri merupakan suatu profesi yang mana memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan juga pendampingan hukum kepada kliennya. Seorang klien perlu mendapatkan nasihat dan pendampingan pada saat berurusan hukum secara legal.

Seorang pengacara perceraian di Purwokerto memahami penuh akan proses hukum yang akan dihadapi klien sesuai kasus yang terjadi. Pengacara akan memberikan arahan dan juga nasihat atas apa yang perlu dilakukan klien. Selain itu, seorang pengacara juga akan menyusun segala dokumen yang diperlukan. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat karena proses hukum pada umumnya dapat dikatakan cukup rumit.

Sama halnya dengan profesi dokter, pengacara juga memiliki spesialisasi masing-masing sesuai bidang yang didalami. Berbagai jenis pengacara antara lain pengacara korporasi, pengacara kepailitan, pengacara  kekayaan intelektual, pengacara  konstitusi, pengacara  ketenagakerjaan, pengacara  pajak, pengacara  keluarga, dan pengacara pidana.

Apabila seorang individu dihadapkan pada masalah-masalah seperti di atas, maka individu yang bersangkutan dan menyewa jasa pengacara untuk melakukan proses hukum yang selanjutnya disebut sebagai klien.

Salah satu firma hukum di Purwokerto yang melayani kasus perceraian adalah layanan konsultasi hukum Dick Tuju, S.H & Rekan. Bidang praktik yang ditangani antara lain Kasus Pidana Umum, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Perdata Umum, Kasus Pidana Khusus, Pertanahan dan Property, Keluarga dan Warisan, serta Perkawinan dan Perceraian.

Firma ini juga melayani berbagai jasa hukum seperti layanan konsultan hukum, pendampingan hukum, mediator, layanan pendapat hukum, draft & analisa perjanjian, mewakili di pengadilan, dan penanganan kasus hukum.

Pengacara Perceraian Purwokerto

Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Permohonan cerai gugat harus dilakukan oleh istri, sedangkan permohonan cerai talak dilakukan oleh suami.

Portal Pengadilan Agama Banyumas menyebutkan ada beberapa persayaratan yang harus dipenuhi individu yang akan melakukan gugatan cerai, yaitu:

  1. Foto copy kartu identitas (KTP) penggugat/ pemohon yang dilengkapi dengan materai 10.000 dan cap pos.
  2. Foto copy buku nikah atau duplikat buku nikah yang dilengkapi dengan materai 10.000 dan cap pos.
  3. Buku nikah asli atau buku nikah duplikat asli.
  4. Bagi Pengawai Negeri Sipil (PNS) wajib melampirkan surat izin perceraian dari atasan.
  5. Surat keterangan atau surat pengantar dari Kepala Desa yang menyatakan individu akan melakukan pengurusan perceraian.
  6. Surat permohonan atau surat gugatan pengajuan perceraian yang diperuntukkan kepada Kepala Pengadilan Agama Banyumas.
  7. Melakukan pembayaran biaya di unit Kabupaten Banyumas atau di bank BRI.

Pengurusan perceraian di Purwokerto saat ini dapat dilakukan secara online melalui e-court yang telah disediakan. Sayangnya, hanya advokat-advokat yang terdaftar yang dapat menggunakan layanan ini. Sedangkan kepengurusan secara offline dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

  1. Yang bersangkutan datang ke pengadilan agama sesuai dengan domisili. Apabila seorang istri akan menggugat cerai suami, maka pengadilan agama yang didatangi harus sesuai domisili suami.
  2. Melakukan pendaftaran gugatan cerai dengan memaparkan alasan perceraian misalnya adanya penganiayaan, pertengkaran, dan kekerasan rumah tangga.
  3. Serahkan semua dokumen pendaftaran cerai yang telah disiapkan. Pada dokumen ini, yang bersangkutan juga perlu menyiapkan akta kelahiran anak dan surat-surat berharga apabila menyangkut pembagian gono gini.
  4. Individu yang bersangkutan perlu menyiapkan saksi untuk mendukung argument.
  5. Membayarkan biaya perceraian sekitar Rp2 juta. Biaya ini belum termasuk biaya pengacara.

Layanan Konsultasi Pengacara Purwokerto

Berbagai layanan hukum kini dapat dilakukan secara online, misalnya layanan konsultasi di Dick Tuju, S.H. & Rekan melalui website https://www.infopengacara.id/ yang dapat diakses dengan smartphone atau pun PC/ komputer.

Berbagai jenis informasi layanan tersedia di alamat web tersebut. Website ini akan mengarahkan calon klien untuk menentukan jenis perkara apa yang sedang dihadapi.

Hal utama yang perlu di konsultasikan terlebih dahulu adalah jenis pengacara yang sesuai dengan perkara. Selanjutnya, calon klien juga perlu memastikan perkiraan dana yang akan keluar pada saat proses persidangan dan membayar jasa pengacara perceraian di purwokerto.

Kantor Pengacara Purwokerto Terpercaya

Meskipun perkara di pengadilan dapat dilalui tanpa adanya kuasa hukum, namun pilihan menyewa jasa pengacara merupakan hal yang direkomendasikan. Ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh bagi masyarakat yang tidak begitu memahami masalah hukum.

Dihadapkan dengan permasalahan hukum saja sudah dapat membuat seseorang kelelahan apalagi jika harus melakukan berbagai hal sendiri untuk menyelesaikannya. Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang dimungkinkan tidak akan baik.

Proses hukum seringkali memakan waktu yang tidak sedikit, tentu saja tergantung permasalahan yang sedang dihadapi. Saat dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan hukum legal, masyarakat awam seringkali mendapatkan kerugian yang sebetulnya dapat dihindari.

Kerugian itu misalnya kerugian biaya yang dikeluarkan selama proses karena ketidaktahuan masyarakat terhadap proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, dibutuhkan nasihat dan pendampingan hukum dari seseorang yang sudah memahami hukum dengan baik.

Selain itu, adanya pengacara dapat membantu klien memberikan solusi alternatif yang dapat ditempuh apabila permohonan ke pengadilan tertolak. Hal ini merupakan upaya pembelaan dan perjuangan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dengan menggunakan jasa pengacara juga akan membantu klien menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tanpa harus banyak disibukkan dengan kepengurusan perkara di kantor pengadilan. Semakin cepat perkara selesai di pengadilan, maka semakin sedikit pula pengeluaran yang perlu diberikan.

Itulah pentingnya peran seorang pengacara bagi masyarakat yang sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum atau sedang berurusan dengan pengadilan jenis apapun.

Penutup

Mendapatkan pengacara atau kuasa hukum layaknya mendapatkan kendaraan yang diinginkan. Sebelum menentukan pengacara yang akan digunakan jasanya, sudah sepatutnya mencari tahu terlebih dahulu jenis perkara yang kita hadapi dan firma hukum yang melayani jenis perkara tersebut.

Selanjutnya tentu saja memilih pengacara yang kredibel. Hal ini dapat dilihat melalui kantor operasional yang tersedia, latar belakang pengacara yang akan digunakan, atau bahkan mencari tahu kualitas jasa yang diberikan dari testimonial pihak lain.

Dick Tuju, S.H. & rekan merupakan salah satu firma hukum terkemuka di daerah Purwokerto yang berlokasi di Jalan Kalisari Blok D1, Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah.

Calon klien juga dapat menghubungi nomor telepon 08954222456966 / 085157721319 atau calon klien juga dapat berkonsultasi melalui email dicktujuadvocat@gmail.com

Cara Menghitung Perhitungan Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian
Kantor kami salah satu kantor hukum yang di dukung oleh Pengacara profesional dan handal di bidangnya yang khusus menangani dan melayani jasa hukum dalam penanganan kasus Waris, baik secara non litigasi maupun penanganan secara litigasi.

Jika mengacu Pasal 53 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing – masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melaukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.

2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.

3. Harta Bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka.

Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri, meskipun yang bekerja hanya suami saja atau istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, itu ditentukan oleh rasa keadilan masing- masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.

Pada dasarnya pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).

2. Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Bagi yang menganut agama Islam, gugatan atas harta gono-gini diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri.

Untuk non-Islam gugatan pembagian harta gono-gini diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.

Harta gono-gini baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta gono-gini sudah boleh dibagi.

Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta gono-gini antara suami dan istri itu belum dapat dibagi.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.

Dalam Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut.

Harta gono-gini ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh karena itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta gono-gini tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, kewenangan mengadili terkait sengketa harta gono-gini bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan.

Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang yang beragama islam diselesaikan melalui peradilan agama.

Walaupun sebenarnya telah memberi sinyal kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk dalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada di pengadilan negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang beragama Islam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama;

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97 berbunyi: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-Pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama.

Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.
Ketentuan Pasal-Pasal di atas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta gono-gini yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat ada di Jawa tersebut di atas.

Mahkamah Agung telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami- dengan putusan-putusannya.

Apabila salah satu meninggal terlebih dahulu lazimnya harta gono-gini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama itu, maka sebagian lain selayaknya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang.

Jika ada anak, maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka. Jika yang meninggal terlebih dahulu itu suami, maka selama janda belum kawin lagi, barang-barang harta gono-gini yang tertinggal padanya itu tetap tidak dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya demikianlah putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sio./1959, tanggal 8 Juli 1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya.

Apabila tidak mempunyai anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan istri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami istri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan. Pembagian harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembagarang ahli waris apalagi orang lain.

Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, pembagian harta gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono- gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.

Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan “hukumnya masing- masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya”.

Leave a Comment